Hello, fellas! According
to the title, Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa disingkat BPK akan
menjadi subjek utama di postingan kali ini. Kalian yang pendidikannya bergelut
di bidang ekonomi, pasti sudah tidak asing dengan salah satu lembaga milik
negara tersebut. Bahkan ada beberapa dari kalian yang pastinya menjadikan BPK
sebagai tempat-kerja-goals kalian
setelah menyelesaikan pendidikan nanti. Termasuk saya :D
 |
| Logo BPK-RI Source: bpk.go.id |
Mungkin ada sebagian dari kalian yang masih belum
tahu betul tentang BPK apalagi untuk yang masih awam di dunia perekonomian. Maka
dari itu, postingan kali ini akan membantu kalian untuk mengenal lebih jauh
tentang BPK. Check this out!
Apa itu Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)?
Singkatnya, BPK adalah sebuah lembaga negara yang didirikan
pada 1 Januari 1947 dan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan negara.
 |
| Kantor Pusat BPK-RI Source: bpk.go.id |
BPK memiliki kantor pusat di Jakarta Pusat tepatnya
di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31. Selain kantor pusat, BPK juga memiliki 34
kantor perwakilan di seluruh provinsi Indonesia.
Apa saja peran
dan tugas dari BPK?
Peran dan tugas pokok BPK dapat
diuraikan dalam dua hal. Pertama, BPK adalah pemeriksa semua asal-usul dan
besarnya penerimaan negara, dari manapun sumbernya. Kedua, BPK harus mengetahui
tempat uang negara itu disimpan dan untuk apa uang negara itu digunakan.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mengikuti standar
pemeriksaan yang terdiri dari:
1. Pemeriksaan
Keuangan
Output dari pemeriksaan ini adalah opini berupa pendapat atas penilaian kewajaran laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK. BPK memeriksa elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan milik pemerintah, untuk memastikan apakah transaksi yang disajikan di laporan keuangan tersebut adalah benar terjadi.
Output dari pemeriksaan ini adalah opini berupa pendapat atas penilaian kewajaran laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK. BPK memeriksa elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan milik pemerintah, untuk memastikan apakah transaksi yang disajikan di laporan keuangan tersebut adalah benar terjadi.
2. Pemeriksaan
Kinerja
Pemeriksaan kinerja dilakukan untuk melihat apakah transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggunakan dan menerima dana sudah berjalan secara efektif, ekonomis dan efisien serta sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Hasil dari pemeriksaan ini berupa temuan, simpulan dan rekomendasi.
Pemeriksaan kinerja dilakukan untuk melihat apakah transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggunakan dan menerima dana sudah berjalan secara efektif, ekonomis dan efisien serta sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Hasil dari pemeriksaan ini berupa temuan, simpulan dan rekomendasi.
3. Pemeriksaan
dengan tujuan tertentu
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan selain keuangan dan kinerja, misalnya pemeriksaan pelaksanaan akan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Pemeriksaan ini lebih tepat ditujukan untuk tindak lanjut (follow up) dari pemeriksaan keuangan dan kinerja yang telah dilakukan oleh BPK.Dalam hal ini, pemerintah dapat diumpamakan sebagai client dan BPK sebagai auditornya. BPK merupakan auditor dengan laporan keuangan negara sebagai objek pemeriksaannya.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan selain keuangan dan kinerja, misalnya pemeriksaan pelaksanaan akan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Pemeriksaan ini lebih tepat ditujukan untuk tindak lanjut (follow up) dari pemeriksaan keuangan dan kinerja yang telah dilakukan oleh BPK.Dalam hal ini, pemerintah dapat diumpamakan sebagai client dan BPK sebagai auditornya. BPK merupakan auditor dengan laporan keuangan negara sebagai objek pemeriksaannya.
Hasil laporannya juga dishare secara publik, loh. Jadi bagi kalian yang ingin mengetahui lebih
spesifik tentang keuangan negara di setiap periode, bisa langsung dipantau di website resmi BPK.
Tugas-tugas yang diuraikan diatas dilakukan oleh BPK secara
bebas dan mandiri (independen). Bebas dalam hal ini bukan tidak terbatas, BPK
juga terikat oleh regulasi atau hukum yang membatasi pekerjaan dan wewenang
yang dimilikinya. Bebas (independen) artinya BPK tidak memihak kepada siapapun.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus benar-benar apa adanya, dengan tidak
memenuhi kepentingan pribadi pihak tertentu. Prinsip bebas dan independen
inilah yang membuat kedudukan BPK sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya
(MPR RI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial)
bahkan presiden.
 |
| Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Source: bpk.go.id |
Mengapa? Kembali lagi pada prinsip bebas dan
independen yang telah disinggung tadi. BPK yang kedudukannya sejajar dengan
lembaga negara lain membuatnya tidak dapat dikendalikan oleh pihak manapun,
sehingga laporan pemeriksaan yang dihasilkan benar-benar transparan dan
terjamin akuntabilitasnya.
BPK dalam Menjamin Akuntabilitas Keuangan Negara
BPK dalam Menjamin Akuntabilitas Keuangan Negara
Berbicara tentang akuntabilitas, BPK memegang peranan
penting dalam menjamin akuntabilitas dari keuangan negara. Penerimaan yang
diterima oleh negara hendaknya digunakan dengan tepat. Akuntabilitas yang
tinggi dapat menjamin kejelasan dan pertanggungjawaban setiap transaksi yang
terjadi yang berkaitan dengan penggunaan dan penerimaan dana negara. Hal ini
akan meminimalisir bahkan mendeteksi penyalahgunaan dana negara untuk
kepentingan pribadi pihak tertentu (read:
korupsi).
Akuntabilitas dapat digunakan sebagai penilaian
tingkat pencapaian tujuan negara. Oleh karena itu, akuntabilitas sangat
ditekankan dalam pemeriksaan sehingga dapat memberikan informasi yang tepat
akan kinerja finansial negara. Penerimaan negara kita, negara Indonesia, lebih
dari 50% merupakan penerimaan dari pajak dari masyarakat maka publik. Bahkan
Databoks dalam website resminya, menuturkan bahwa 85,6% penerimaan negara dalam APBN 2017 berasal dari pajak.
Sehingga dalam hal ini, masyarakat
berhak tahu informasi tentang penghasilan mereka yang telah dibayarkan untuk
negara. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan informasi mengenai alokasi dana
pajak yang telah mereka bayarkan. Disinilah peran BPK untuk memberikan hak
tersebut kepada masyarakat, dengan melakukan pemeriksaan dan memberikan
informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh
masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Dengan kata lain,
penggunaan dana negara harus dipastikan dapat dipertanggungjawabkan.
Keuangan negara terkini diklaim baik oleh BPK dengan
memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK baik di Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah. Menurut news
yang dirilis dalam website Kantor Staf Presiden, opini tersebut mencapai 85% pada tingkat Kementerian/Lembaga,
90% tingkat Provinsi, dan pada tingkat Kabupaten/Kota sebesar 66%. Presiden bahkan
menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian tersebut dalam Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) yang diadakan pada 14 September 2017 lalu.
Laporan keuangan pemerintah ini kemudian akan
digunakan sebagai dasar publik menilai kinerja pemerintah dalam mengelola
keuangan negara/daerah. Disinilah peran masyarakat dapat diidentifikasi dalam
mengawal harta negara.
Untuk lebih meng-explore
peran masyarakat tersebut dan memahami BPK lebih jauh beserta komponen-komponen
yang terkait dengannya, BPK mengadakan ataupun mengikuti event-event yang dapat mengedukasi publik tentang perannya dan
bagaimana publik ikut serta dalam mengawal harta negara.
Salah satunya yaitu event APAFEST 2017 yang
diselenggarakan oleh IAI pada 14 Oktober 2017 lalu. BPK mengambil bagian dalam
acara tersebut dengan membangun booth
BPK. BPK memberikan souvenir berupa bolpoin, note, dan buku saku BPK.
 |
| Credit: Dheayani Ellen, 2017 |
Buku saku yang diberikan oleh BPK memberikan info berupa
panduan tentang BPK dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti. Kalian yang
ingin membacanya juga bisa diakses langsung di website BPK.
Selain itu, BPK juga mendorong partisipasi publik
dengan menyelenggarakan festival film bertema "Kawal Harta Negara"
bagi anak-anak muda kreatif dan masyarakat umum Indonesia pada 14 Maret - 7
Juli 2017 lalu.
 |
| Festival Film Kawal Harta Negara Source: bpk.go.id |
Festival ini merupakan media bagi BPK untuk berkampanye tentang
pentingnya pengawasan keuangan negara bagi pemerintah dan masyarakat.
Dengan adanya media-media penunjang edukasi mengenai
BPK dan berbagai komponen yang terkait dengannya, dapat mendorong masyarakat
untuk melibatkan diri mereka dalam mengawasi keuangan negara.
Bagaimana
masyarakat dapat melibatkan diri mereka dalam mengawasi keuangan negara?
Pengawasan dapat dilakukan dengan memantau aktivitas
lembaga perwakilan rakyat serta melakukan pengaduan atau memberikan informasi
baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai pelayanan pemerintah bahkan
indikasi pelanggaran yang dirasakan terjadi. Bahkan sekarang pemerintah telah
menyediakan aplikasi sebagai “Pusat Pengaduan Masyarakat”, yang dapat digunakan
untuk memaksimalkan kinerja pemerintah dengan mendengar aspirasi atau pengaduan
publik yang terlibat langsung dalam operasional negara. Keterlibatan publik
yang independen sangat diperlukan dalam rangka menuju keuangan negara yang
efektif, efisien dan terjamin akuntabilitasnya.
Nah, itulah penjelasan singkat tentang Badan
Pemeriksa Keuangan yang mengawal harta negara kita. Ternyata kita bisa
mengambil bagian loh dalam tugas
negara yang dilakukan oleh BPK. Yuk,
kawal harta negara bersama BPK!
Sources:
