Hello, fellas! According to the title, Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa disingkat BPK akan menjadi subjek utama di postingan kali ini. Kalian yang pendidikannya bergelut di bidang ekonomi, pasti sudah tidak asing dengan salah satu lembaga milik negara tersebut. Bahkan ada beberapa dari kalian yang pastinya menjadikan BPK sebagai tempat-kerja-goals kalian setelah menyelesaikan pendidikan nanti. Termasuk saya :D

Mungkin ada sebagian dari kalian yang masih belum tahu betul tentang BPK apalagi untuk yang masih awam di dunia perekonomian. Maka dari itu, postingan kali ini akan membantu kalian untuk mengenal lebih jauh tentang BPK. Check this out!

Apa itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?

Singkatnya, BPK adalah sebuah lembaga negara yang didirikan pada 1 Januari 1947 dan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

BPK memiliki kantor pusat di Jakarta Pusat tepatnya di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31. Selain kantor pusat, BPK juga memiliki 34 kantor perwakilan di seluruh provinsi Indonesia.

Apa saja peran dan tugas dari BPK?

Peran dan tugas pokok BPK dapat diuraikan dalam dua hal. Pertama, BPK adalah pemeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan negara, dari manapun sumbernya. Kedua, BPK harus mengetahui tempat uang negara itu disimpan dan untuk apa uang negara itu digunakan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mengikuti standar pemeriksaan yang terdiri dari:

1.  Pemeriksaan Keuangan
Output dari pemeriksaan ini adalah opini berupa pendapat atas penilaian kewajaran laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK. BPK memeriksa elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan milik pemerintah, untuk memastikan apakah transaksi yang disajikan di laporan keuangan tersebut adalah benar terjadi.

2.  Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan kinerja dilakukan untuk melihat apakah transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggunakan dan menerima dana sudah berjalan secara efektif, ekonomis dan efisien serta sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Hasil dari pemeriksaan ini berupa temuan, simpulan dan rekomendasi.

3.  Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan selain keuangan dan kinerja, misalnya pemeriksaan pelaksanaan akan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Pemeriksaan ini lebih tepat ditujukan untuk tindak lanjut (follow up) dari pemeriksaan keuangan dan kinerja yang telah dilakukan oleh BPK.Dalam hal ini, pemerintah dapat diumpamakan sebagai client dan BPK sebagai auditornya. BPK merupakan auditor dengan laporan keuangan negara sebagai objek pemeriksaannya.

Hasil laporannya juga dishare secara publik, loh. Jadi bagi kalian yang ingin mengetahui lebih spesifik tentang keuangan negara di setiap periode, bisa langsung dipantau di website resmi BPK.

Tugas-tugas yang diuraikan diatas dilakukan oleh BPK secara bebas dan mandiri (independen). Bebas dalam hal ini bukan tidak terbatas, BPK juga terikat oleh regulasi atau hukum yang membatasi pekerjaan dan wewenang yang dimilikinya. Bebas (independen) artinya BPK tidak memihak kepada siapapun. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus benar-benar apa adanya, dengan tidak memenuhi kepentingan pribadi pihak tertentu. Prinsip bebas dan independen inilah yang membuat kedudukan BPK sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya (MPR RI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial) bahkan presiden.

Mengapa? Kembali lagi pada prinsip bebas dan independen yang telah disinggung tadi. BPK yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lain membuatnya tidak dapat dikendalikan oleh pihak manapun, sehingga laporan pemeriksaan yang dihasilkan benar-benar transparan dan terjamin akuntabilitasnya.

BPK dalam Menjamin Akuntabilitas Keuangan Negara

Berbicara tentang akuntabilitas, BPK memegang peranan penting dalam menjamin akuntabilitas dari keuangan negara. Penerimaan yang diterima oleh negara hendaknya digunakan dengan tepat. Akuntabilitas yang tinggi dapat menjamin kejelasan dan pertanggungjawaban setiap transaksi yang terjadi yang berkaitan dengan penggunaan dan penerimaan dana negara. Hal ini akan meminimalisir bahkan mendeteksi penyalahgunaan dana negara untuk kepentingan pribadi pihak tertentu (read: korupsi).

Akuntabilitas dapat digunakan sebagai penilaian tingkat pencapaian tujuan negara. Oleh karena itu, akuntabilitas sangat ditekankan dalam pemeriksaan sehingga dapat memberikan informasi yang tepat akan kinerja finansial negara. Penerimaan negara kita, negara Indonesia, lebih dari 50% merupakan penerimaan dari pajak dari masyarakat maka publik. Bahkan Databoks dalam website resminya, menuturkan bahwa 85,6% penerimaan negara dalam APBN 2017 berasal dari pajak. Sehingga dalam hal ini,  masyarakat berhak tahu informasi tentang penghasilan mereka yang telah dibayarkan untuk negara. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan informasi mengenai alokasi dana pajak yang telah mereka bayarkan. Disinilah peran BPK untuk memberikan hak tersebut kepada masyarakat, dengan melakukan pemeriksaan dan memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Dengan kata lain, penggunaan dana negara harus dipastikan dapat dipertanggungjawabkan.

Keuangan negara terkini diklaim baik oleh BPK dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Menurut news yang dirilis dalam website Kantor Staf Presiden, opini tersebut mencapai 85% pada tingkat Kementerian/Lembaga, 90% tingkat Provinsi, dan pada tingkat Kabupaten/Kota sebesar 66%. Presiden bahkan menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diadakan pada 14 September 2017 lalu.

Laporan keuangan pemerintah ini kemudian akan digunakan sebagai dasar publik menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara/daerah. Disinilah peran masyarakat dapat diidentifikasi dalam mengawal harta negara.

Untuk lebih meng-explore peran masyarakat tersebut dan memahami BPK lebih jauh beserta komponen-komponen yang terkait dengannya, BPK mengadakan ataupun mengikuti event-event yang dapat mengedukasi publik tentang perannya dan bagaimana publik ikut serta dalam mengawal harta negara.

Salah satunya yaitu event APAFEST 2017 yang diselenggarakan oleh IAI pada 14 Oktober 2017 lalu. BPK mengambil bagian dalam acara tersebut dengan membangun booth BPK. BPK memberikan souvenir berupa bolpoin, note, dan buku saku BPK.

Buku saku yang diberikan oleh BPK memberikan info berupa panduan tentang BPK dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti. Kalian yang ingin membacanya juga bisa diakses langsung di website BPK.

Selain itu, BPK juga mendorong partisipasi publik dengan menyelenggarakan festival film bertema "Kawal Harta Negara" bagi anak-anak muda kreatif dan masyarakat umum Indonesia pada 14 Maret - 7 Juli 2017 lalu. 

Festival ini merupakan media bagi BPK untuk berkampanye tentang pentingnya pengawasan keuangan negara bagi pemerintah dan masyarakat.

Dengan adanya media-media penunjang edukasi mengenai BPK dan berbagai komponen yang terkait dengannya, dapat mendorong masyarakat untuk melibatkan diri mereka dalam mengawasi keuangan negara.

Bagaimana masyarakat dapat melibatkan diri mereka dalam mengawasi keuangan negara?

Pengawasan dapat dilakukan dengan memantau aktivitas lembaga perwakilan rakyat serta melakukan pengaduan atau memberikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai pelayanan pemerintah bahkan indikasi pelanggaran yang dirasakan terjadi. Bahkan sekarang pemerintah telah menyediakan aplikasi sebagai “Pusat Pengaduan Masyarakat”, yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja pemerintah dengan mendengar aspirasi atau pengaduan publik yang terlibat langsung dalam operasional negara. Keterlibatan publik yang independen sangat diperlukan dalam rangka menuju keuangan negara yang efektif, efisien dan terjamin akuntabilitasnya.

Nah, itulah penjelasan singkat tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengawal harta negara kita. Ternyata kita bisa mengambil bagian loh dalam tugas negara yang dilakukan oleh BPK. Yuk, kawal harta negara bersama BPK!

Sources:

www.bpk.go.id

http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1022=aspiring-professional-accountant-festival-apafest-iai-2017

http://regional.kompas.com/read/2017/03/24/07270021/.kawal.harta.negara.dengan.film

http://ksp.go.id/presiden-kembali-ingatkan-pentingnya-akuntabilitas-keuangan-negara/index.html

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3670/Bab%202.pdf?sequence=6

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/20/apbn-2017-pendapatan-negara-masih-andalkan-pajak

https://www.stialan.ac.id/artikel/artikel%20achmad_djuaeni.pdf

https://andichairilfurqan.wordpress.com/tag/pengelolaan-keuangan-negara/