Dheayani's Blog

Hello, fellas! According to the title, Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa disingkat BPK akan menjadi subjek utama di postingan kali ini. Kalian yang pendidikannya bergelut di bidang ekonomi, pasti sudah tidak asing dengan salah satu lembaga milik negara tersebut. Bahkan ada beberapa dari kalian yang pastinya menjadikan BPK sebagai tempat-kerja-goals kalian setelah menyelesaikan pendidikan nanti. Termasuk saya :D

Mungkin ada sebagian dari kalian yang masih belum tahu betul tentang BPK apalagi untuk yang masih awam di dunia perekonomian. Maka dari itu, postingan kali ini akan membantu kalian untuk mengenal lebih jauh tentang BPK. Check this out!

Apa itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?

Singkatnya, BPK adalah sebuah lembaga negara yang didirikan pada 1 Januari 1947 dan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

BPK memiliki kantor pusat di Jakarta Pusat tepatnya di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31. Selain kantor pusat, BPK juga memiliki 34 kantor perwakilan di seluruh provinsi Indonesia.

Apa saja peran dan tugas dari BPK?

Peran dan tugas pokok BPK dapat diuraikan dalam dua hal. Pertama, BPK adalah pemeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan negara, dari manapun sumbernya. Kedua, BPK harus mengetahui tempat uang negara itu disimpan dan untuk apa uang negara itu digunakan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mengikuti standar pemeriksaan yang terdiri dari:

1.  Pemeriksaan Keuangan
Output dari pemeriksaan ini adalah opini berupa pendapat atas penilaian kewajaran laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK. BPK memeriksa elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan milik pemerintah, untuk memastikan apakah transaksi yang disajikan di laporan keuangan tersebut adalah benar terjadi.

2.  Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan kinerja dilakukan untuk melihat apakah transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggunakan dan menerima dana sudah berjalan secara efektif, ekonomis dan efisien serta sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Hasil dari pemeriksaan ini berupa temuan, simpulan dan rekomendasi.

3.  Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan selain keuangan dan kinerja, misalnya pemeriksaan pelaksanaan akan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Pemeriksaan ini lebih tepat ditujukan untuk tindak lanjut (follow up) dari pemeriksaan keuangan dan kinerja yang telah dilakukan oleh BPK.Dalam hal ini, pemerintah dapat diumpamakan sebagai client dan BPK sebagai auditornya. BPK merupakan auditor dengan laporan keuangan negara sebagai objek pemeriksaannya.

Hasil laporannya juga dishare secara publik, loh. Jadi bagi kalian yang ingin mengetahui lebih spesifik tentang keuangan negara di setiap periode, bisa langsung dipantau di website resmi BPK.

Tugas-tugas yang diuraikan diatas dilakukan oleh BPK secara bebas dan mandiri (independen). Bebas dalam hal ini bukan tidak terbatas, BPK juga terikat oleh regulasi atau hukum yang membatasi pekerjaan dan wewenang yang dimilikinya. Bebas (independen) artinya BPK tidak memihak kepada siapapun. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus benar-benar apa adanya, dengan tidak memenuhi kepentingan pribadi pihak tertentu. Prinsip bebas dan independen inilah yang membuat kedudukan BPK sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya (MPR RI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial) bahkan presiden.

Mengapa? Kembali lagi pada prinsip bebas dan independen yang telah disinggung tadi. BPK yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lain membuatnya tidak dapat dikendalikan oleh pihak manapun, sehingga laporan pemeriksaan yang dihasilkan benar-benar transparan dan terjamin akuntabilitasnya.

BPK dalam Menjamin Akuntabilitas Keuangan Negara

Berbicara tentang akuntabilitas, BPK memegang peranan penting dalam menjamin akuntabilitas dari keuangan negara. Penerimaan yang diterima oleh negara hendaknya digunakan dengan tepat. Akuntabilitas yang tinggi dapat menjamin kejelasan dan pertanggungjawaban setiap transaksi yang terjadi yang berkaitan dengan penggunaan dan penerimaan dana negara. Hal ini akan meminimalisir bahkan mendeteksi penyalahgunaan dana negara untuk kepentingan pribadi pihak tertentu (read: korupsi).

Akuntabilitas dapat digunakan sebagai penilaian tingkat pencapaian tujuan negara. Oleh karena itu, akuntabilitas sangat ditekankan dalam pemeriksaan sehingga dapat memberikan informasi yang tepat akan kinerja finansial negara. Penerimaan negara kita, negara Indonesia, lebih dari 50% merupakan penerimaan dari pajak dari masyarakat maka publik. Bahkan Databoks dalam website resminya, menuturkan bahwa 85,6% penerimaan negara dalam APBN 2017 berasal dari pajak. Sehingga dalam hal ini,  masyarakat berhak tahu informasi tentang penghasilan mereka yang telah dibayarkan untuk negara. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan informasi mengenai alokasi dana pajak yang telah mereka bayarkan. Disinilah peran BPK untuk memberikan hak tersebut kepada masyarakat, dengan melakukan pemeriksaan dan memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Dengan kata lain, penggunaan dana negara harus dipastikan dapat dipertanggungjawabkan.

Keuangan negara terkini diklaim baik oleh BPK dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Menurut news yang dirilis dalam website Kantor Staf Presiden, opini tersebut mencapai 85% pada tingkat Kementerian/Lembaga, 90% tingkat Provinsi, dan pada tingkat Kabupaten/Kota sebesar 66%. Presiden bahkan menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diadakan pada 14 September 2017 lalu.

Laporan keuangan pemerintah ini kemudian akan digunakan sebagai dasar publik menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara/daerah. Disinilah peran masyarakat dapat diidentifikasi dalam mengawal harta negara.

Untuk lebih meng-explore peran masyarakat tersebut dan memahami BPK lebih jauh beserta komponen-komponen yang terkait dengannya, BPK mengadakan ataupun mengikuti event-event yang dapat mengedukasi publik tentang perannya dan bagaimana publik ikut serta dalam mengawal harta negara.

Salah satunya yaitu event APAFEST 2017 yang diselenggarakan oleh IAI pada 14 Oktober 2017 lalu. BPK mengambil bagian dalam acara tersebut dengan membangun booth BPK. BPK memberikan souvenir berupa bolpoin, note, dan buku saku BPK.

Buku saku yang diberikan oleh BPK memberikan info berupa panduan tentang BPK dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti. Kalian yang ingin membacanya juga bisa diakses langsung di website BPK.

Selain itu, BPK juga mendorong partisipasi publik dengan menyelenggarakan festival film bertema "Kawal Harta Negara" bagi anak-anak muda kreatif dan masyarakat umum Indonesia pada 14 Maret - 7 Juli 2017 lalu. 

Festival ini merupakan media bagi BPK untuk berkampanye tentang pentingnya pengawasan keuangan negara bagi pemerintah dan masyarakat.

Dengan adanya media-media penunjang edukasi mengenai BPK dan berbagai komponen yang terkait dengannya, dapat mendorong masyarakat untuk melibatkan diri mereka dalam mengawasi keuangan negara.

Bagaimana masyarakat dapat melibatkan diri mereka dalam mengawasi keuangan negara?

Pengawasan dapat dilakukan dengan memantau aktivitas lembaga perwakilan rakyat serta melakukan pengaduan atau memberikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai pelayanan pemerintah bahkan indikasi pelanggaran yang dirasakan terjadi. Bahkan sekarang pemerintah telah menyediakan aplikasi sebagai “Pusat Pengaduan Masyarakat”, yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja pemerintah dengan mendengar aspirasi atau pengaduan publik yang terlibat langsung dalam operasional negara. Keterlibatan publik yang independen sangat diperlukan dalam rangka menuju keuangan negara yang efektif, efisien dan terjamin akuntabilitasnya.

Nah, itulah penjelasan singkat tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengawal harta negara kita. Ternyata kita bisa mengambil bagian loh dalam tugas negara yang dilakukan oleh BPK. Yuk, kawal harta negara bersama BPK!

Sources:

www.bpk.go.id

http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1022=aspiring-professional-accountant-festival-apafest-iai-2017

http://regional.kompas.com/read/2017/03/24/07270021/.kawal.harta.negara.dengan.film

http://ksp.go.id/presiden-kembali-ingatkan-pentingnya-akuntabilitas-keuangan-negara/index.html

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3670/Bab%202.pdf?sequence=6

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/20/apbn-2017-pendapatan-negara-masih-andalkan-pajak

https://www.stialan.ac.id/artikel/artikel%20achmad_djuaeni.pdf

https://andichairilfurqan.wordpress.com/tag/pengelolaan-keuangan-negara/

ETIKA DALAM AUDITING

Beragam masalah etis berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan auditing. Banyak auditor menghadapi masalah serius karena mereka melakukan hal-hal kecil yang tak satu pun tampak mengandung kesalahan serius, namun ternyata hanya menumpuknya hingga menjadi suatu kesalahan yang besar dan merupakan pelanggaran serius terhadap kepercayaan yang diberikan. Oleh karena itu, pengetahuan akan tanda-tanda peringatan adanya masalah etika akan memberikan peluang untuk melindungi diri sendiri, dan pada saat yang sama, akan membangun suasana etis di lingkungan kerja. Kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka.

Berikut adalah masalah-masalah etika dalam auditing yang dapat dijumpai oleh auditor yang meliputi permintaan atau tekanan untuk:

-     Melaksanakan tugas yang bukan merupakan kompetensinya

-     Mengungkapkan informasi rahasia

-     Mengkompromikan integritasnya dengan melakukan pemalsuan, penggelapan, penyuapan dan sebagainya.

-     Mendistorsi obyektivitas dengan menerbitkan laporan-laporan yang menyesatkan.

Jika auditor tunduk pada tekanan atau permintaan tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap komitmen pada prinsip-prinsip etika yang dianut oleh profesi. Oleh karena itu, seorang auditor harus selalu memupuk dan menjaga kewaspadaannya agar tidak mudah takluk pada godaan dan tekanan yang membawanya ke dalam pelanggaran prinsip-prinsip etika secara umum dan etika profesi. Seorang auditor haruslah memiliki kesadaran dan kepekaan etis yang tinggi; mampu mengenali situasi-situasi yang mengandung isu-isu etis sehingga memungkinkannya untuk mengambil keputusan atau tindakan yang tepat.

ETIKA DALAM KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan. Selain itu dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi.

Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan meliputi:

Tanggung Jawab Profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semuakegiatan yang dilakukannya.

Kepentingan Publik. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut.

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain itu dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi.

Kasus enron, xerok, merck, vivendi universal dan beberapa kasus serupa lainnya telah membuktikan  bahwa etika sangat diperlukan dalam bisnis. Tanpa etika di dalam bisnis, maka perdagangan tidak akan berfungsi dengan baik. Kita harus mengakui bahwa akuntansi adalah bisnis, dan tanggung jawab utama dari bisnis adalah memaksimalkan keuntungan atau nilai shareholder. Tetapi kalau hal ini dilakukan tanpa memperhatikan etika, maka hasilnya sangat merugikan.

Ada lima aturan etika yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Lima aturan etika itu adalah:

Independensi, integritas, dan obyektivitas

Independensi. Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in facts) maupun dalam penampilan (in appearance)

Integritas dan Objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI:

Kompetensi Profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

Kecermatan dan Keseksamaan Profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.

Perencanaan dan Supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.

Data Relevan yang Memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

Kepatuhan terhadap Standar. Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultansi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

Anggota KAP tidak diperkenankan:

-     Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

-     Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.

Tanggung Jawab Sosial Kantor Akuntan Publik sebagai Entitas Bisnis

Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik sebagai Entitas Bisnis bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis. Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba.

Sebagai entitas bisnis layaknya entitas – entitas bisnis lain, Kantor Akuntan Publik juga dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk ”uang” dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya, pada Kantor Akuntansi Publik bentuk tanggung jawab sosial suatu lembaga bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis. Tapi meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakn kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi akuntan publik.

Krisis dalam Profesi Akuntansi

Krisis dalam profesi akuntan publik dapat terjadi karena kurangnya minat generasi muda terhadap profesi ini, padahal apabila melihat pertumbuhan industri di Indonesia jasa profesi ini sangat dibutuhkan dan apabila kondisi ini terjadi maka akan mengancam eksistensi profesi ini.

Profesi akuntansi yang krisis bahayanya adalah apabila tiap-tiap auditor atau attestor bertindak di jalan yang salah, opini dan audit akan bersifat tidak berharga. Suatu penggunaan untuk akuntan akan mengenakkan pajak preparers dan wartawan keuangan tetapi fungsi audit yang menjadi jantungnya akuntansi akan memotong keluar dari praktek untuk menyumbangkan hampir sia–sia penyalahgunaannya. Perusahaan melakukan pengawasan terhadap auditor-auditor yang sedang bekerja untuk melaksanakan pengawasan intern, keuangan, administratif, penjualan, pengolahan data, dan fungsi pemasaran diantara orang banyak. Akuntan publik merupakan suatu wadah yang dapat menilai apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi ataupun audit. Perbedaan akuntan publik dengan perusahaan jasa lainnya yaitu jasa yang diberikan oleh KAP akan digunakan sebagai alat untuk membuat keputusan. Kewajiban dari KAP yaitu jasa yang diberikan dipakai untuk make decision atau memiliki tanggung jawab sosial atas kegiatan usahanya.

Bagi akuntan berperilaku etis akan berpengaruh terhadap citra KAP dan membangun kepercayaan masyarakat serta akan memperlakukan klien dengan baik dan jujur, maka tidak hanya meningkatkan pendapatannya tetapi juga memberi pengaruh positif bagi karyawan KAP. Perilaku etis ini akan memberi manfaat yang lebih bagi manager KAP dibanding bagi karyawan KAP yang lain. Kesenjangan yang terjadi adalah selain melakukan audit juga melakukan konsultan, membuat laporan keuangan, menyiapkan laporan pajak. Oleh karena itu terdapat kesenjangan diatara profesi akuntansi dan keharusan profesi akuntansinya.

Regulasi dalam Rangka Penegakan Etika Kantor Akuntan Publik

Setiap orang yang melakukan tindakan yang tidak etis maka perlu adanya penanganan terhadap tindakan tidak etis tersebut. Tetapi jika pelanggaran serupa banyak dilakukan oleh anggota masyarakat atau anggota profesi maka hal tersebut perlu dipertanyakan apakah aturan-aturan yang berlaku masih perlu tetap dipertahankan atau dipertimbangkan untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan. Secara umum kode etik berlaku untuk profesi akuntan secara keselurahan kalau melihat kode etik akuntan Indonesia isinya sebagian besar menyangkut profesi akuntan publik. Padahal IAI mempunyai kompartemen akuntan pendidik, kompartemen akuntan manajemen disamping kompartemen akuntan publik. Perlu dipikir kode etik yang menyangkut akuntan manajemen, akuntan pendidik, akuntan negara (BPKP, BPK, pajak).

Kasus yang sering terjadi dan menjadi berita biasanya yang menyangkut akuntan publik. Kasus tersebut bagi masyarakat sering diangap sebagai pelanggaran kode etik, padahal seringkali kasus tersebut sebenarnya merupakan pelanggaran standar audit atau pelanggaran terhadap SAK.

Terlepas dari hal tersebut diatas untuk dapat melakukan penegakan terhadap kode etik ada beberapa hal yang harus dilakukan dan sepertinya masih sejalan dengan salah satu kebijakan umum pengurus IAI periode 1990 s/d 1994 yaitu:

Penyempurnaan kode etik yang ada penerbitan interprestasi atas kode etik yang ada baik sebagai tanggapan atas kasus pengaduan maupun keluhan dari rekan akuntan atau masyarakat umum. Hal ini sudah dilakukan mulai dari seminar pemutakhiran kode etik IAI, hotel Daichi 15 juni 1994 di Jakarta dan kongres ke-7 di Bandung dan masih terus dan sedang dilakukan oleh pengurus komite kode etik saat ini.

Proses peradilan baik oleh badan pengawas profesi maupun dewan pertimbangan profesi dan tindak lanjutnya (peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagai anggota IAI).

Harus ada suatu bagian dalam IAI yang mengambil inisiatif untuk mengajukan pengaduan baik kepada badan pengawasan profesi atas pelanggaran kode etik meskipun tidak ada pengaduan dari pihak lain tetapi menjadi perhatian dari masyarakat luas.

PERKEMBANGAN ETIKA BISNIS

Etika dalam dunia bisnis diperlukan untuk menjaga hubungan baik dan fairness dalam dunia bisnis. Etika bisnis mencapai status ilmiah dan akademis dengan identitas sendiri, pertama kali timbul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Untuk memahami perkembangan etika bisnis De George membedakannya kepada lima periode:

Situasi Dahulu

Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Pada masa ini masalah moral disekitar ekonomi dan bisnis disoroti dari sudut pandang teologi.

Masa Peralihan: tahun 1960-an

Pada saat ini terjadi perkembangan baru yang dapat disebut sbagai persiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis. Ditandai pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat (AS), revolusi mahasiswa (di ibukota Perancis), penolakan terhadap establishment (kemapanan).. Pada saat ini juga timbul anti konsumerisme. Hal ini memberi perhatian pada dunia pendidikan khususnya manajemen, yaitu dengan memasukan mata kuliah baru ke dalam kurikulum dengan nama bussiness and society and coorporate sosial responsibility, walaupun masih menggunakan pendekatan keilmuan yang beragam minus etika filosofis.

Etika Bisnis Lahir di AS: tahun 1970-an

Terdapat dua faktor yang mendorong kelahiran etika bisnis pada tahun 1970-an yaitu:

-        sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis

-        terjadinya krisis moral yang dialami oleh dunia bisnis.

Pada saat ini mereka bekerja sama khususnya dengan ahli ekonomi dan manejemen dalam meneruskan tendensi etika terapan. Norman E. Bowie menyebutkan bahwa kelahiran etika bisnis ini disebabkan adanya kerjasama interdisipliner, yaitu pada konferesi perdana tentang etika bisnis yang diselanggarakan di universitas Kansas oleh philosophi Departemen bersama colledge of business pada bulan November 1974.

Etika Bisnis Meluas ke Eropa: tahun 1980-an

Di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Hal ini pertama-tama ditandai dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di Eropa Barat yang mencantumkan mata kuliah etika bisnis. Pada taun1987 didirkan pula European Ethics Nwork (EBEN) yang bertujuan menjadi forum pertemuan antara akademisi dari universitas, sekolah bisnis, para pengusaha dan wakil-wakil dari organisasi nasional dan nternasional.

Etika Bisnis menjadi Fenomena Global: tahun 1990-an

Etika bisnis telah hadir di Amerika Latin, ASIA, Eropa Timur dan kawasan dunia lainnya. Di Jepang yang aktif melakukan kajian etika bisnis adalah institute of moralogy pada universitas Reitaku di Kashiwa-Shi. Di india etika bisnis dipraktekkan oleh Management Center Of Human Values yang didirikan oleh dewan direksi dari Indian Institute Of Management di Kalkutta tahun 1992. Telah didirikan International Society for Business, Economics, and Ethics (ISBEE) pada 25-28 Juli 1996 di Tokyo.

Di indonesia sendiri pada beberapa perguruan tinggi terutama pada program pascasarjana telah diajarkan mata kuliah etika bisnis. Selain itu bermunculan pula organisasi-organisasi yang melakukan pengkajian khusus tentang etika bisnis misalnya lembaga studi dan pengembangan etika usaha indonesia (LSPEU Indonesia) di jakarta.

Sources:

http://www.accountingishere.com/etika-dalam-auditing/

https://enomutzz.wordpress.com/2012/01/27/etika-dalam-auditing/

https://triasyulianti.wordpress.com/2016/12/27/etika-dalam-kantor-akuntan-publik/

Etika profesi akuntansi adalah ilmu yang membahas perilaku seorang akuntan mengenai perbuatan baik dan buruk para profesional dalam memahami pekerjaan sebagai akuntan. Etika profesi dapat dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang relevan dengan profesi yang bersangkutan sehingga dapat menjadi pegangan atau patokan setiap sumber daya manusia dalam melaksanakan profesinya.

Pada postingan kali ini akan membahas lebih jauh tentang Perilaku Etika dalam Bisnis Profesi Akuntansi. Check it out!

Lingkungan Bisnis yang Mempengaruhi Perilaku Etika

Suatu bisnis yang dijalankan pasti memiliki tujuan untuk tumbuh dan menghasilkan.

Untuk itu para pelaku bisnis patut memberikan perhatian pada faktor-faktor yang dapat mendukung tujuan tersebut, seperti lingkungan, karena etika bisnis dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan juga dapat dipengaruhi oleh etika bisnis.

1.   Lingkungan intern

 Lingkungan intern dapat dikendalikan oleh para pelaku bisnis, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan. Lingkungan intern meliputi tenaga kerja, peralatan, dan lain-lain. Budaya organisasi (yang mencakup lingkungan kerja, sikap manajemen terhadap karyawan, rencana pertumbuhan perusahaan, dan otonomi/pemberdayaan yang diberikan pada karyawan); Ekonomi lokal (yang mencakup keadaan perekonomian setempat); Reputasi perusahaan (yang mencakup persepsi karyawan mengenai bagaimana perusahaan mereka dilihat oleh masyarakat); Persaingan di Industri (yang mencakup tingkat daya saing dalam industri yang mempengaruhi kompensasi dan pendapatan), adalah beberapa contoh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan etika para tenaga kerja. Faktor-faktor tersebut perludisadari karena para tenaga kerja kinerja dan etika mereka sebenarnya memiliki kontribusi yang besar terhadap kesuksesan perusahaan.

2.   Lingkungan Ekstern

Lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada diluar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan oleh para pelaku bisnis sesuai dengan keinginannya. Pelaku bisnislah yang harus mengikuti ”kemauan” lingkungan ekstern tersebut, agar kegiatan bisnis bisa ”selamat” dari pengaruh lingkungan tersebut. Lingkungan eksternmeliputi lingkungan mikro, yaitu pemerintah, pesaing, publik, stockholder, dan konsumen, dan lingkungan makro, yaitu demografi, sosial politik, dan sosial budaya.

Perubahan lingkungan bisnis yang semakin tidak menentu dan situasi bisnis yang semakin komperatif menimbulkan pesaingan yang semakin tajam, ini di tandai dengan semakin banyaknya perusahaan milik pemerintah atau swasta yang didirikan baik itu perusahaan berskala besar, perusahaan menengah, maupun perusahaan berskala kecil.

Kesaling-tergantungan antara Bisnis dan Masyarakat

Mungkin ada sebagian masyarakat awam yang belum mengenali bagaimana etika dalam berbisnis. Masyarakat bisa saja beranggapan bahwa berbisnis tidak perlu menggunakan etika, karena urusan etika hanya berlaku di masyarakat yang memiliki kultur budaya yang kuat. 

Bagaimana dengan di lingkungan perusahaan? Perusahaan juga sebuah organisasi yang memiliki struktur organisasi yang cukup jelas dalam pengelolaannya. Ada banyak interaksi antar pribadi maupun institusi yang terlibat di dalamnya. Dengan begitu kecenderungan untuk terjadinya konflik dan terbukanya penyelewengan sangat mungkin terjadi. Baik dalam tataran manajemen ataupun personal dalam setiap team maupun hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar. Maka dari itu etika sangat diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan, demi kepentingan perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan dalam operasional maupun fungsionalnya dapat tertata dan berjalan dengan baik. Oleh karena itu kewajiban perusahaan adalah mengejar berbagai sasaran jangka panjang yang baik bagi masyarakat.

Dua pandangan tanggung jawab sosial, antara lain:

1.  Pandangan klasik

Pandangan klasik menyatakan bahwa tanggung jawab sosial manajemen hanyalah memaksimalkan laba (profit oriented). Pada pandangan ini manajer mempunyai kewajiban menjalankan bisnis sesuai dengan kepentingan terbesar pemilik saham karena kepentingan pemilik saham adalah tujuan utama perusahaan.

2.  Pandangan sosial ekonomi

Pandangan ini menyatakan bahwa tanggung jawab sosial manajemen bukan sekedar menghasilkan laba, tetapi juga mencakup melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Perusahaan bukan intitas independent yang bertanggung jawab hanya terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap masyarakat.

Perilaku Bisnis terhadap Etika

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1.  Pengendalian diri

2.  Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility)

3.  Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi

4.  Menciptakan persaingan yang sehat

5.  Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”

6.  Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi)

7.  Mampu menyatakan yang benar itu benar

8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha kebawah

9.  Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama

10. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati

Perkembangan Etika Bisnis

Sepanjang sejarah kegiatan perdagangan atau bisnis pasti tidak pernah luput dari sorotan etika. Perhatian etika untuk bisnis dapat dikatakan seumur dengan bisnis itu sendiri. Perbuatan menipu dalam bisnis, mengurangi timbangan atau takaran, berbohong merupakan contoh-contoh konkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis. Namun demikian bila menyimak etika bisnis sperti dikaji dan dipraktekkan sekarang, tidak bisa disangkal bahwa terdapat fenomena baru dimana etika bisnis mendapat perhatian yang besar dan intensif sampai menjadi status sebagai bidang kajian ilmiah yang berdiri sendiri.

Masa etika bisnis menjadi fenomena global pada tahun 1990-an, etika bisnis telah menjadi fenomena global dan telah bersifat nasional, internasional dan global seperti bisnis itu sendiri. Etika bisnis telah hadir di Amerika Latin , ASIA, Eropa Timur dan kawasan dunia lainnya. Di Jepang yang aktif melakukan kajian etika bisnis adalah institute of moralogy pada universitas Reitaku di Kashiwa-Shi. Di India etika bisnis dipraktekkan oleh manajemen center of human values yang didirikan oleh dewan direksi dari indian institute of manajemen di Kalkutta tahun 1992. Di Indonesia sendiri pada beberapa perguruan tinggi terutama pada program pascasarjana telah diajarkan mata kuliah etika bisnis. Selain itu bermunculan pula organisasi-organisasi yang melakukan pengkajian khusus tentang etika bisnis misalnya Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEU Indonesia) di Jakarta.

Etika Bisnis dan Akuntan

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi.

Akuntansi sebagai profesi memiliki kewajiban untuk mengabaikan kepentingan pribadi dan mengikuti etika profesi yang telah ditetapkan. Kewajiban akuntan sebagai profesional mempunyai tiga kewajiban yaitu; kompetensi, objektif dan mengutamakan integritas. Kasus enron, xerok, merck, vivendi universal dan bebarapa kasus serupa lainnya telah membuktikan bahwa etika sangat diperlukan dalam bisnis. Tanpa etika di dalam bisnis, maka perdaganan tidak akan berfungsi dengan baik. Kita harus mengakui bahwa akuntansi adalah bisnis, dan tanggung jawab utama dari bisnis adalah memaksimalkan keuntungan atau nilai shareholder. Tetapi kalau hal ini dilakukan tanpa memperhatikan etika, maka hasilnya sangat merugikan. Banyak orang yang menjalankan bisnis tetapi tetap berpandangan bahwa, bisnis tidak memerlukan etika.

Karakter-Karakter yang Tidak Beretika dalam Kehidupan Sehari-hari

Karakter yang tidak beretika akan merugikan atau berimbas negatif terhadap pihak-pihak yang terkait. 

Berikut beberapa contoh karakter yang tidak beretika dalam kehidupan sehari-hari. Check this out!

1.  Berkata kasar

‘Lidah memang tak bertulang, tetapi mampu menyakiti’. Ucapan merupakan salah satu hal yang krusial dalam mempengaruhi hidup seseorang. Ucapan dapat bersifat membangun, dapat juga menjatuhkan seseorang. Ucapan yang menjatuhkan pasti memiliki unsur-unsur yang mampu menyakiti pihak tertentu (kasar). Mungkin saja kata-kata yang menurut kita biasa saja, ternyata malah menyinggung bahkan menyakiti. Hal ini dapat merugikan pihak-pihak tertentu yang merasa tersinggung. Maka dalam hal ini berkata kasar merupakan salah satu tindakan yang tidak beretika.

2.  Bullying

Kejadian bullying masih sangat rawan terjadi, apalagi di kalangan pelajar. Bullying merupakan tindakan tidak terpuji yang merugikan berbagai pihak. Bullying dapat dilakukan dengan berbagai tindakan, bisa secara fisik, verbal maupun melalui media sosial yang disebut dengan cyber-bullying.

3.  Pelanggaran hak cipta

Banyak jenis pelanggaran hak cipta yang terjadi. Bisa dengan copy-paste karya orang lain tanpa mencantumkan sumber bahkan dengan menggunakan karya tanpa seijin pihak yang memiliki karya tersebut. Hal-hal ini merupakan tindakan yang tidak beretika karena secara ‘kasar’ dapat dianggap sebagai tindakan pencurian atas pekerjaan atau karya orang lain.

4.  Memarkir kendaraan di sembarang tempat

Kejadian seperti ini sering sekali terjadi. Pengguna jalan khususnya pengendara kendaraan sering menggunakan jalan seenaknya. Pemarkiran kendaraan di sembarang tempat dapat merugikan berbagai pihak pengguna jalan yang juga memiliki hak. Contohnya memarkir kendaraan di jalan khusus pedestrian, sehingga pedestrian tidak memiliki tempat untuk berjalan kaki.

5.  Tidak mengucapkan kata terima kasih

Hal ini merupakan yang paling simple dibandingkan empat poin diatas. Terkadang kita lupa atau bahkan tidak terbiasa mengucapkan kata terima kasih apabila telah diberi sesuatu berupa materiil maupun moril. Hal seperti ini biasa terjadi apabila kita sudah terbiasa menerima bantuan tersebut, sehingga kadang terlupakan oleh kita untuk hanya sekedar mengucapkan kata terima kasih. Padahal kata tersebut lah yang mencerminkan etika kita kepada sesama kita satu sama lain. Kata terima kasih berarti suatu penghargaan sederhana tapi berarti bagi sesama kita.

Pentingnya Memahami Etika Profesi untuk Sarjana Ekonomi

      Etika profesi terdiri dari dua kata, yaitu etika dan profesi. Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Sedangkan profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa etika profesi adalah ilmu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk tentang suatu bidang pekerjaan ahli (profesi). Etika sangat diperlukan dalam setiap bidang profesi. Mengapa? Karena hal ini dapat menjadi pedoman bagi setiap profesional agar bertindak dengan benar sesuai dengan etika dalam profesinya. Begitu juga dengan profesi untuk sarjana ekonomi.

Profesi yang digeluti oleh para sarjana ekonomi khususnya di jurusan akuntansi pasti akan berhubungan dengan bidang ekonomi juga, contohnya auditor, akuntan, banker dan masih banyak lagi. Dalam melakukan pekerjaan atau profesi tersebut para sarjana ekonomi harus dibatasi oleh etika-etika yang berlaku, yang pastinya berhubungan dengan profesi yang mereka geluti. Disinilah pentingnya etika profesi tersebut. Etika profesi dapat membatasi seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Etika profesi dapat memberi arahan kepada para profesional untuk mengetahui perilaku mana yang baik dan perilaku mana yang buruk. Hal ini dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku diluar batas oleh para profesional ekonomi. Contohnya korupsi, memanipulasi data laporan keuangan, memberikan opini laporan keuangan yang tidak akurat, dan masih banyak lagi. Apalagi perlakuan dalam bidang profesi sarjana ekonomi akan berpengaruh sangat luas ke berbagai pihak bahkan akan berimbas pada hukum yang berlaku jika perilaku para profesionalnya tidak wajar atau keluar dari etika profesi yang seharusnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa etika profesi sangat penting bagi para profesional sarjana ekonomi untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak etis yang bahkan dapat merugikan pihak-pihak lain.

Organisasi Profesi yang Relevan untuk Program Studi Akuntansi

Salah satu organisasi profesi yang relevan untuk program studi akuntansi adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dikutip dari website resmi IAI, Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut IAI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh Akuntan Indonesia. Sebutan IAI dalam Bahasa Inggris adalah Institute of Indonesia Chartered Accountants.

IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan lainnya. IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 dengan dua tujuan yaitu:

-   Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan; dan

-   Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.

IAI bertanggungjawab menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional (ujian Chartered Accountant-CA Indonesia), menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan, menyusun dan menetapkan kode etik, standar profesi, dan standar akuntansi, menerapkan penegakan disiplin anggota, serta mengembangkan profesi akuntan Indonesia.

IAI merupakan anggota International Federation of Accountants (IFAC), organisasi profesi akuntan dunia yang merepresentasikan lebih 3 juta akuntan yang bernaung dalam 170 asosiasi profesi akuntan yang tersebar di 130 negara. Sebagai anggota IFAC, IAI memiliki komitmen untuk melaksanakan semua standar internasional yang ditetapkan demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di Indonesia. IAI juga merupakan anggota sekaligus pendiri ASEAN Federation of Accountants (AFA). Saat ini IAI menjadi sekretariat permanen AFA. IAI memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi IAI adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek akuntansi, manajemen bisnis dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional.

Misi IAI adalah:

-     Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen
      bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup;

-     Mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis, keuangan, atestasi, non-atestasi, dan akuntan
      bagi masyarakat; dan

-   Berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan good governance melalui upaya yang sah dan dalam
    perspektif nasional dan internasional.

Sanksi-sanksi Pelanggaran Etika

Sanksi menururut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggunga (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran  dasar, perkumpulan, dan sebagainya). Singkatnya sanksi adalah hukuman apabila seseorang tidak mematuhi sesuatu yang seharusnya dilakukan, dalam hal ini adalah etika.

Sanksi-sanksi pelanggaran etika terdiri dari 2 jenis antara lain sanksi sosial dan sanksi hukum. Berikut penjelasannya.

-   Sanksi Sosial

Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat sendiri, tanpa melibatkan pihak berwenang. Pelanggaran yang terkena sanksi sosial biasanya merupakan kejahatan kecil, ataupun pelanggaran yang dapat dimaafkan. Hukuman yang diterima pun akan ditentukan oleh masyarakat, misalnya membayar ganti rugi, teguran, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Sanksi ini sifatnya tidak resmi, hanya berpedoman pada etika setempat berdasarkan keputusan bersama.

-   Sanksi Hukum

Sanksi hukum ini diberikan oleh pihak yang berwenang, contohnya pihak kepolisian dan hakim di pengadilan. Pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat. Secara umum di Indonesia, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata dan sanksi administrasi/administratif. Sanksi hukum berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Contoh dari sanksi pelanggaran etika dalam profesi akuntan adalah sanksi kepada Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa pada kasus manipulasi laporan keuangan Kimia Farma Tbk yang telah dibahas pada postingan sebelumnya. Walaupun Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa tidak terbukti membantu manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan, tetapi HTM tetap dinyatakan bersalah, karena auditor independen dituntut untuk lebih detail menelusuri laporan-laporan yang diauditnya itu apakah berdasarkan laporan fiktif atau tidak. Maka dari itu Akuntan Publik HTM menghadapi sanksi yang cukup berat dengan dihentikannya jasa audit mereka dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kimia Farma Tbk.

Sanksi juga dikenakan kepada PT Kimia Farma Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal 102 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995, Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

References:

http://iaiglobal.or.id/v03/tentang_iai/home

https://forumkuliah.wordpress.com/2009/02/05/pelanggaran-etika-sanksi/

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/11/perilaku-etika-dalam-bisnis/

https://www.coursehero.com/file/p6it4m8/LINGKUNGAN-BISNIS-YANG-MEMPENGARUHI-PERILAKU-ETIKA-Suatu-bisnis-yang-dijalankan/

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif-

https://www.kompasiana.com/www.bobotoh_pas20.com/kasus-kimia-farma-etika-bisnis_5535b4d46ea8349b26da42eb

Akuntan merupakan suatu profesi yang memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga stabilitas perusahaan dalam segi finansial serta sebagai penyedia informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang mencerminkan posisi keuangan dalam suatu perusahaan dan media untuk menginformasikan keadaan finansial suatu perusahaan, sehingga pihak manajemen berkewajiban untuk membuat laporan keuangan tersebut setiap periode berjalan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, baik internal maupun eksternal, seperti pihak manajemen yang mengambil keputusan dalam operasional perusahaan, para kreditor yang memberikan pinjaman, investor yang menanamkan investasi dalam perusahaan bahkan pemerintah yang menetapkan dasar tarif pajak terutang perusahaan, membutuhkan laporan keuangan. Pihak-pihak tersebut dapat mengetahui perkembangan ataupun kondisi perusahaan melalui laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi atau memberikan pinjaman kepada perusahaan terkait, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, laporan keuangan merupakan patokan pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan.

Laporan keuangan sebagai patokan pengambilan keputusan dapat menjadi indikator terjadinya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan untuk membuat citra perusahaan menjadi baik dimata para pengambil keputusan. Manipulasi laporan keuangan merupakan bentuk pelanggaran etika profesi akuntansi karena hal ini dapat mencederai norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, postingan kali ini akan membahas tentang kasus pelanggaran profesi akuntansi. Dalam hal ini, yaitu kasus manipulasi Laporan Keuangan oleh PT. Kimia Farma Tbk. Check this out!

Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT. Kimia Farma Tbk.

PT Kimia Farma merupakan salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar pada 31 Desember 2001, dimana laporan tersebut telah diaudit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa, sehingga dilakukan audit ulang. Pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated) karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Laporan keuangan yang baru menyajikan keuntungan yang hanya sebesar Rp99,56 miliar atau lebih rendah sebesar Rp32,6 milyar (24,7% dari laba awal yang dilaporkan). Kesalahan tersebut timbul dari unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, dari unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp23,9 miliar, dari unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.

Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan dan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut.

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menilai kesalahan penyajian tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di pasar modal. Kesalahan pencatatan itu terkait dengan adanya rekayasa keuangan dan menimbulkan pernyataan yang menyesatkan kepada pihak-pihak pengambil keputusan dimana laporan keuangan itu telah dipakai investor untuk bertransaksi. Seperti diketahui, perusahaan farmasi itu sempat melansir laba bersih sebesar Rp 132 miliar dalam laporan keuangan tahun buku 2001. Namun, setelah diperiksa kembali, akuntan publik HTM telah mengoreksi laba bersih Kimia Farma tahun buku 2001 menjadi Rp 99 milliar. Koreksi ini dalam bentuk penyajian kembali laporan keuangan itu telah disepakati para pemegang saham Kimia Farma dalam rapat umum pemegang saham luar biasa.

Tanggung Jawab Akuntan Publik Terhadap Kasus PT Kimia Farma Tbk.

Setelah ditemukannya ketidakwajaran dalam laporan keuangan tersebut, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) melakukan penyelidikan atas manajemen lama direksi PT Kimia Farma Tbk. dan akuntan publik Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Akuntan publik (Hans Tuanakotta dan Mustofa) terlibat karena laporan keuangan yang mengandung ketidakwajaran tersebut telah diaudit oleh mereka.

Menurut kronologis, pada saat laporan keuangan pertama kali diaudit (31 Desember 2001), HMT belum menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan. Tetapi setelah melakukan audit interim pada 2002 Hans Tuanakotta Mustofa (HTM) menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan. Hal tersebut membuat Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal bekerjasama dengan Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilai Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi para akuntan publik untuk mencari bukti-bukti atas keterlibatan akuntan publik dalam kesalahan pencatatan laporan keuangan pada PT. Kimia Farma Tbk. untuk tahun buku 2001.

Akuntan publik dituntut bertindak secara independen karena mereka adalah pihak yang bertugas memeriksa dan melaporkan adanya ketidakwajaran dalam pencatatan laporan keuangan. Dalam UU Pasar Modal 1995 disebutkan apabila ditemukan adanya pelanggaran, selambat-lambatnya dalam tiga hari kerja akuntan publik harus sudah melaporkan pelanggaran tersebut ke Bapepam. Apabila temuan pelanggaran tersebut tidak dilaporkan, maka auditor tersebut dapat dikenai pidana.

Pelanggaran-pelanggaran dalam pelaporan persediaan dan penjualan membuat laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk harus disajikan kembali. Walaupun Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa tidak terbukti membantu manajemen melakukan manipulasi, tetapi HTM tetap dinyatakan bersalah, karena auditor independen dituntut untuk lebih detail menelusuri laporan-laporan yang diauditnya itu apakah berdasarkan laporan fiktif atau tidak. Hal tersebut membuat HTM menghadapi sanksi yang cukup berat dengan dihentikannya jasa audit mereka dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kimia Farma Tbk.

Tanggung Jawab Manajemen Terhadap Kasus PT Kimia Farma Tbk

Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk. telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan akun-akun penjualan dan persediaan sehingga adanya kelebihan (mark up) laba bersih yang fiktif di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001 sehingga kantor akuntan diminta untuk menyatakan kembali (restated) laporan keuangan tersebut. Sementara itu, direksi dari manajemen lama yang terlibat akan diminta pertanggungjawabannya. Hasil audit yang telah dinyatakan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustafa akan segera dilaporkan ke Bapepam. Kimia Farma juga akan melakukan revisi dan menyajikan kembali laporan keuangan 2001, apabila nanti ternyata ditemukan kesalahan dalam pencatatan. Hal tersebut mendorong perlu dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada publik. Dalam kasus ini sudah jelas yang bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan laba dimanipulasi merupakan kesalahan manajemen yang lama.

Dampak Kasus Manipulasi Laporan Keuangan Terhadap Profesi Akuntan

Aktivitas manipulasi pencatatan laporan keungan yang dilakukan manajemen tidak terlepas dari peran akuntan. Akuntan yang melakukan manipulasi tersebut memberikan informasi yang menyebabkan pemakai laporan keuangan tidak menerima informasi yang sebenarnya. Akuntan telah melanggar etika profesinya. Hal ini membuat keputusan yang diambil oleh mereka pun tidak tepat yang menyebabkan dampak yang luas terhadap aktivitas bisnis yang tidak fair. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk campur tangan dalam membuat regulasi baru sehingga praktik-praktik pelanggaran dalam profesi akuntansi dapat dicegah.

Kesimpulan

Berdasarkan kronologis yang telah diuraikan diatas, akuntan publik dituntut bertindak secara independen karena mereka adalah pihak memiliki kewenangan memeriksa dan melaporkan adanya ketidakwajaran dalam pencatatan laporan keuangan. Akuntan Publik juga dituntut untuk menganut sikap Skeptisme Profesional seorang auditor, agar menghindari kemungkinkan tidak terdeteksinya salah saji dalam laporan keuangan yang material yang pada akhirnya merugikan para investor dan para pengguna laporan keuangan lainnya.

Seorang auditor dituntut untuk profesional, jujur dan lebih teliti dalam tugasnya sehingga kesalahan laporan keuangan yang diauditnya dapat dihindari. Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal bekerjasama dengan Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilai Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengawasi para akuntan publik untuk mencari bukti-bukti atas keterlibatan akuntan publik dalam kesalahan pencatatan laporan keuangan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Jika terdeteksi ada kesalahan, hal tersebut dapat merugikan Akuntan Publik. Contohnya pada kasus PT. Kimia Farma dimana Akuntan Publik HTM diberhentikan sebagai jasa auditor perusahaan tersebut.

Pada akhirnya semua hal ini kembali kepada masing-masing individu manajemen dalam perusahaan dan auditor dalam melaksanakan jasa profesionalnya, dimana profesi tersebut menuntut sikap obyektifitas, kejujuran, integritas yang tinggi, serta kemampuan profesional dalam bidangnya. Profesi apapun yang dijalani harus berdasarkan etika profesi yang telah ditetapkan dimana etika tersebut mencerminkan tanggung jawab kepada lembaga dan masyarakat umum serta membantu para profesional dalam menentukan batasan dalam setiap profesi.

Etika profesi yang dilanggar seperti manipulasi laporan keuangan oleh PT. Kimia Farma akan menyebabkan merosotnya kepercayaan publik terhadap setiap informasi yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga ketaatan dalam etika profesi ini sangat diperlukan, agar mencegah citra negatif publik terhadap perusahaan.

Sekian postingan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next post!

Sources:

https://www.kompasiana.com/www.bobotoh_pas20.com/kasus-kimia-farma-etika-bisnis_5535b4d46ea8349b26da42eb

https://id.scribd.com/doc/261458603/kasus-Kimia-Farma

https://bisnis.tempo.co/read/33339/bapepam-kasus-kimia-farma-merupakan-tindak-pidana

http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Documents/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal/UU%20Nomor%208%20Tahun%201995%20(official).pdf